Kepala BPM beserta Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Universitas Nusa Mandiri turut serta dalam kegiatan “Lokakarya Penerapan Minimum Mitigasi Risiko pada SPMI Perguruan Tinggi dengan Contoh Penerapannya pada Aspek PPKPT” yang digelar oleh LLDikti Wilayah III. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Desiana Vidayanti, M.T. yang membahas urgensi SPMI berbasis risiko, serta Dr. Muhani, S.E., M.Si.M, AWP, CIAP, CPRM yang menekankan keterkaitan mitigasi risiko dengan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran Satgas PPK UNM menjadi wujud komitmen kampus digital bisnis dalam membangun tata kelola mutu yang berintegritas.
Dalam paparannya, Dr. Desiana Vidayanti menyampaikan bahwa standar mutu perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada pemenuhan formalitas, melainkan harus berbicara tentang risiko yang bisa mengancam keberlangsungan institusi. Beliau menegaskan, SPMI berbasis risiko adalah tameng kampus dari kegagalan mutu, termasuk dalam menjaga reputasi, keberlanjutan akademik, serta perlindungan sivitas akademika. Sementara itu, Dr. Muhani menambahkan bahwa PPKPT tidak bisa dipandang sebagai kebijakan insidental, melainkan harus diintegrasikan ke dalam siklus mutu perguruan tinggi secara sistematis melalui penetapan, evaluasi, hingga peningkatan standar berkelanjutan.
Kegiatan ini juga mendapat sambutan dari Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A, yang menekankan pentingnya komitmen bersama perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan bebas dari kekerasan. Senada dengan itu, Wakil Rektor I Universitas Nasional, Ibu Erni Ermawati Chotim, M.Si, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif perguruan tinggi yang aktif mengintegrasikan aspek PPK ke dalam SPMI. Menurutnya, hal ini sejalan dengan semangat regulasi terbaru yang menuntut tata kelola perguruan tinggi semakin akuntabel dan responsif terhadap tantangan zaman.
Ketua Satgas PPK Universitas Nusa Mandiri, Arfhan Prasetyo, menegaskan bahwa keikutsertaan UNM dalam lokakarya ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat budaya mutu sekaligus memperluas wawasan tentang mitigasi risiko pada aspek PPK. “Kampus digital bisnis seperti UNM harus memastikan bukan hanya kualitas akademik, tetapi juga keamanan dan kenyamanan seluruh sivitas. Integrasi PPK dengan SPMI akan menjadi strategi penting dalam membangun reputasi kampus yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya. Dengan demikian, UNM siap mendukung penuh penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistemik di lingkungan perguruan tinggi.